Pimpinan Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayshari mengatakan, pihaknya akan mendorong percepatan pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) demi mengintegrasikan setiap kementerian dan lembaga dalam menertibkan proteksi kegiatan siber secara nasional di Indonesia.
“Kita dorong agar segera dibentuk selama ini kan sektoral masing-masing kementerian, lembaga ada. Namun, kita ingin terpadu, terintegrasi, agar tidak sektoral,” jelas dia dalam diskusi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Kamis (25/5).
Abdul Kharis menjelaskan, pembentukan BSN nantinya tidak akan menekan kebebasan berpendapat di sosial media. Karena, kata dia inti dibentuknya BSN ini bertujuan untuk melindungi setiap orang yang di-bully atau merasa di tekan dalam media sosial di Indonesia.
“Kita boleh mengungkapkan pendapat tapi tidak boleh mengganggu orang. Saya kira harus pada keseimbangan itu, bukan bebas tapi melanggar hak orang lain, bebas tapi bertanggung jawab,” ungkap dia.
“Dan jelas dalam rapat Kominfo kita sepakat agar hoax itu suatu yang harus kita eliminir semaksimal mungkin untuk itu upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita kurangi hoax dan kuatkan media agar masyarakat lebih suka ambil info dari media,” lanjut dia.
Ketika ditanyai akan pembentukan BSN ini akan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan mungkin. “Kita lihat perkembangan nantinya ya. Tapi intinya kami juga berharap BSN ini segera dibentuk,” pungkas dia.
Sekedar informasi, Pemerintah akan segera membentuk BSN. Nantinya BSN itu akan berada di bawah naungan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi akan menjadi pihak yang mengawasi aktivitas siber tersebut.
Laporan: Muhammad Hafidh
